Kabupaten Bekasi –Bidikinfo.Cim.- Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPD AKPERSI) Jawa Barat, Ahmad Syarifudin, C.BJ., C.EJ, secara tegas mendesak Penjabat (Pj) Bupati Bekasi untuk membatalkan rencana kegiatan stady tiru yang dinilai tidak memiliki urgensi dan berpotensi menjadi pemborosan anggaran.
Desakan tersebut disampaikan menyusul rencana kegiatan bertajuk “Stady Tiru & Pengawasan Anggota Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2026” yang belakangan menjadi sorotan publik.
Menurut Ahmad Syarifudin, C.BJ., C.EJ, kegiatan seperti stady tiru kerap kali tidak memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kinerja pemerintahan desa, meskipun telah berulang kali dilaksanakan.
“Kami meminta dengan tegas kepada Pj Bupati Bekasi untuk membatalkan kegiatan ini. Jangan sampai anggaran publik digunakan untuk kegiatan yang minim manfaat dan hanya menjadi rutinitas tahunan,” tegasnya.
Ia menilai, menjelang akhir masa jabatan Kepala Desa, seharusnya pemerintah desa lebih fokus pada evaluasi kinerja dan penyelesaian program prioritas yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
Selain itu, Ahmad Syarifudin, C.BJ., C.EJ, juga menyoroti lemahnya transparansi dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan dan stady tiru selama ini. Menurutnya, publik jarang mendapatkan informasi yang jelas terkait hasil, dampak, maupun tindak lanjut dari kegiatan tersebut.
“Kalau tidak ada output yang terukur, maka wajar publik menilai ini sebagai pemborosan anggaran terselubung,” ujarnya.
Lebih lanjut, DPD AKPERSI Jawa Barat mendorong pemerintah daerah melalui dinas terkait dan inspektorat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program serupa.
AKPERSI juga menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial pers, serta membuka kemungkinan untuk mendorong langkah lanjutan apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
“Kami akan terus mengawal ini. Jangan sampai program yang seharusnya meningkatkan kapasitas justru menjadi celah pemborosan anggaran,” pungkasnya.
Desakan dari DPD AKPERSI Jawa Barat ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah agar lebih selektif dan bertanggung jawab dalam merancang kegiatan yang menggunakan anggaran publik, dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta manfaat nyata bagi masyarakat.
Tim Red
Posting Komentar