Bidik info.Com.
Jawa Barat-Minggu- 10/5/2026- AKPERSI DPD Provinsi Jawa Barat menyoroti dugaan penyalahgunaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di sejumlah desa di Kabupaten Karawang. Dugaan tersebut mencuat setelah adanya laporan terkait tidak jelasnya pengelolaan anggaran BUMDes yang dinilai seakan “raib” tanpa pertanggungjawaban yang transparan.
Ketua Divisi Investigasi dan Monitoring AKPERSI DPD Jawa Barat, Asep Kurniawan, menegaskan bahwa pihaknya menemukan indikasi adanya dugaan praktik “bancakan” dana BUMDes yang melibatkan oknum pengurus di beberapa wilayah di Kabupaten Karawang.
“Keuangan BUMDes di beberapa desa di Kabupaten Karawang ini seakan-akan raib karena tidak ada kejelasan dalam pengelolaannya. Kami menduga ada oknum pengurus BUMDes yang memanfaatkan anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi,” tegas Asep Kurniawan saat memberikan keterangan kepada awak media.minggu(10/5/2026).
Menurutnya, BUMDes yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi desa justru diduga dijadikan ladang kepentingan oleh segelintir oknum. Kondisi tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat desa yang seharusnya mendapatkan manfaat dari program pemberdayaan ekonomi tersebut.
Sorotan terhadap pengelolaan BUMDes juga diperkuat dengan keterangan dari beberapa sumber yang menyebutkan bahwa hingga saat ini baru beberapa desa di Kabupaten Karawang yang telah melaporkan administrasi maupun laporan pertanggungjawaban (LPJ) BUMDes tahap 1 dan tahap 2 tahun 2025.
Selain itu, dari total 297 BUMDes yang ada di Kabupaten Karawang, sebanyak 241 BUMDes disebut belum mengisi data pemeringkatan BUMDes. Kondisi tersebut menjadi pertanyaan besar bagi berbagai pihak terkait transparansi dan keseriusan pengelolaan BUMDes di daerah.
“Ini menjadi tanda tanya besar, ada apa sampai saat ini ratusan BUMDes belum mengisi data pemeringkatan. Padahal pemeringkatan itu penting untuk mengetahui perkembangan dan kondisi BUMDes,” ujar Asep Kurniawan.
AKPERSI DPD Provinsi Jawa Barat meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait segera melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan BUMDes di Karawang. Pihaknya juga mendesak adanya transparansi laporan keuangan agar masyarakat mengetahui secara jelas penggunaan anggaran desa yang telah dikucurkan untuk BUMDes.
“kami meminta aph dan inspektorat serta kejari Karawang untuk melakukan audit menyeluruh pengelolaan keuangan bumdes di kabupaten Karawang ini, Jangan sampai dana yang bersumber dari uang rakyat malah menjadi bancakan oknum tertentu. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan dan tindakan tegas dari pihak berwenang,” pungkasnya.
Tim Red
Posting Komentar